Info dibawah ini menarik, tetapi perlu sedikit di klarifikasi, paragraf tiga:kalimat "indonesia kan sudah keluar dari rspo" ...itu tidak tepat, karena indonesia tidak pernah menjadi anggota rspo, dan tidak ada satu negara pun yg menjadi anggota rspo..tks. saurlin.
Tribun Medan - Jumat, 18 Mei 2012 14:56 WIB
TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Sumut sambut baik usaha
pemerintah yang mewajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Tanah
Air wajib mendapat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Menurut Timbas Prasat Ginting Sekretaris GAPKI yang dihubungi Tribun, Jumat (18/5), langkah pemerintah mewajibkan 2.500 perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib ISPO sudah tepat. Kendati demikian Timbas mengingatkan bahwa sertifikasi tidak boleh asal-asalan sehingga bisa membuat lembaga tersebut disegani oleh dunia internasional.
”Indonesia kan sudah keluar dari RSPO (Rountable Sutainable Palm Oil), begitu juga GAPKI yang resmi keluar tahun lalu. Ini membuat perusahaan kelapa sawit tidak wajib bernaung di lembaga RSPO tersebut. Sehingga harapan pengusaha perkebunan kelapa sawit saat ini ada pada lembaga ISPO yang notabene milik Indonesia sendiri,” katanya.
Timbas mengharapkan penyertifikasian ISPO nantinya tidak hanya berlaku pada perusahaan besar, namun juga pada perkebunan milik masyarakat punya petani kelapa sawit.
Namun ia tidak yakin lembaga serrifikasi minyak kelapa sawit bisa melakukan tugasnya dalam satu atau dua tahun. Sehingga target dalamjangga waktu 2014 perusahaan harus memegang sertifikasi ISPO pasti belum terpenuhi.
”Kalau seluruh perusahaan ditargetkan wajib ISPO dalam waktu satu atau dua tahun tidak bakalan cukup, pasti memakan waktu lebih,” tukasnya.
Sementara itu, pemerintah telah menetapkan lima perusahaan sebagai lembaga sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan ISPO. Dengan begitu, seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Tanah Air sudah bisa melakukan pengajuan sertifikasi kepada lima perusahaan tersebut.
Kelima perusahaan yang akan menjadi lembaga serifikasi tersebut yakni, PT Sucofindo, PT Agung Mutu Lestari, PT NUV NORD Indonesia, PT TUV Rheinland Indonesia, serta PT SAI Global Indonesia. Dari lima perusahaan itu, pemerintah juga menetapkan 72 orang auditor.
“Jumlah lembaga sertifikasi akan bertambah. Sebab dari 12 perusahaan, baru lima yang sudah memenuhi syarat," kata Gamal Nasir, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Rabu (16/5) lalu.
Menurut Gamal, dari 2.500 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, baru 20 perusahaan yang telah mengajukan permohonan sertifikasi. Gamal bilang, sertifikat ISPO wajib dipegang oleh perusahaan kelapa sawit tersebut sampai batas waktu akhir tahun 2014 mendatang.
Gamal menambahkan, sejauh ini, pihaknya masih melakukan klasifikasi seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. "Perusahaan yang memiliki nilai grade I hingga grade III, dapat langsung mengajukan sertifikat ISPO ke lembaga sertifikasi. Perusahaan grade IV dan V kami wajibkan untuk meningkatkan kualitasnya terlebih dahulu," imbuhnya. (riz/tribun-medan.com)
Menurut Timbas Prasat Ginting Sekretaris GAPKI yang dihubungi Tribun, Jumat (18/5), langkah pemerintah mewajibkan 2.500 perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib ISPO sudah tepat. Kendati demikian Timbas mengingatkan bahwa sertifikasi tidak boleh asal-asalan sehingga bisa membuat lembaga tersebut disegani oleh dunia internasional.
”Indonesia kan sudah keluar dari RSPO (Rountable Sutainable Palm Oil), begitu juga GAPKI yang resmi keluar tahun lalu. Ini membuat perusahaan kelapa sawit tidak wajib bernaung di lembaga RSPO tersebut. Sehingga harapan pengusaha perkebunan kelapa sawit saat ini ada pada lembaga ISPO yang notabene milik Indonesia sendiri,” katanya.
Timbas mengharapkan penyertifikasian ISPO nantinya tidak hanya berlaku pada perusahaan besar, namun juga pada perkebunan milik masyarakat punya petani kelapa sawit.
Namun ia tidak yakin lembaga serrifikasi minyak kelapa sawit bisa melakukan tugasnya dalam satu atau dua tahun. Sehingga target dalamjangga waktu 2014 perusahaan harus memegang sertifikasi ISPO pasti belum terpenuhi.
”Kalau seluruh perusahaan ditargetkan wajib ISPO dalam waktu satu atau dua tahun tidak bakalan cukup, pasti memakan waktu lebih,” tukasnya.
Sementara itu, pemerintah telah menetapkan lima perusahaan sebagai lembaga sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan ISPO. Dengan begitu, seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Tanah Air sudah bisa melakukan pengajuan sertifikasi kepada lima perusahaan tersebut.
Kelima perusahaan yang akan menjadi lembaga serifikasi tersebut yakni, PT Sucofindo, PT Agung Mutu Lestari, PT NUV NORD Indonesia, PT TUV Rheinland Indonesia, serta PT SAI Global Indonesia. Dari lima perusahaan itu, pemerintah juga menetapkan 72 orang auditor.
“Jumlah lembaga sertifikasi akan bertambah. Sebab dari 12 perusahaan, baru lima yang sudah memenuhi syarat," kata Gamal Nasir, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Rabu (16/5) lalu.
Menurut Gamal, dari 2.500 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, baru 20 perusahaan yang telah mengajukan permohonan sertifikasi. Gamal bilang, sertifikat ISPO wajib dipegang oleh perusahaan kelapa sawit tersebut sampai batas waktu akhir tahun 2014 mendatang.
Gamal menambahkan, sejauh ini, pihaknya masih melakukan klasifikasi seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. "Perusahaan yang memiliki nilai grade I hingga grade III, dapat langsung mengajukan sertifikat ISPO ke lembaga sertifikasi. Perusahaan grade IV dan V kami wajibkan untuk meningkatkan kualitasnya terlebih dahulu," imbuhnya. (riz/tribun-medan.com)
Penulis : Fahrizal
Editor : Wiwi
Sumber : Tribun Medan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar