Konflik Agraria Picu Krisis Sosial

(dok/ist)

Konflik Agraria Picu Krisis Sosial

Web Warouw | Rabu, 13 Juni 2012 - 14:51:15 WIB

Meski sudah ada UU agraria, konflik masih saja terus terjadi.

 

JAKARTA - Konflik agraria yang berkepanjangan akan memicu krisis sosial yang kronis. Ini karena penduduk desa akan terdorong untuk bermigrasi ke wilayah baru, termasuk berpindah ke perkotaan.

“Konflik yang panjang akan menciptakan krisis sosial yang kronis yang akan mendorong penduduk desa bermigrasi ke wilayah baru untuk mencari tanah pertanian baru atau pergi ke kota menjadi kaum miskin perkotaan,” ujar aktivis tani lulusan Universitas Berkeley, Amerika Serikat yang juga ahli pembaharuan agraria Institut Pertanian Bogor (IPB), Noer Fauzi Rachman belum lama ini di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

 

Menurutnya, konflik agraria antara lain dipicu pemberian izin dan hak oleh pejabat publik dari Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Kepala BPN, gubernur dan bupati yang memasukkan tanah kelola milik rakyat tani serta adat setempat ke dalam konsesi badan usaha raksasa untuk produksi, ekstraksi, maupun konservasi.

Dia mengatakan, penggunaan kekerasan oleh aparat, manipulasi, dan penipuan dalam pengadaan tanah skala besar untuk berbagai proyek pembangunan serta usaha raksasa menimbulkan perlawanan langsung karena rakyat kehilangan tempat tinggal dan akses atas tanah sebagai alat produksi.

“Ini memperluas artikulasi konflik agraria ke bentuk-bentuk konflik etnis, agama, antar kampung dan antar penduduk asli dan pendatang,” kata dia.

 

Bakar Diri

Sementara itu, di Kabupaten Meranti, Riau, enam petani Pulau Padang sedang bersiap-siap akan melakukan aksi bunuh diri di depan Istana Negara, Jakarta, karena konflik lahan mereka dengan sebuah perusahaan.

"Kami sedang siap-siap bakar diri sebagai bagian dari perjuangan kami, kalau pemerintah tidak mau mengurus kami," ujar Mohammad Ridwan dari Meranti, Riau, mewakili lima kawan lainnya yang akan melakukan serupa di depan Istana Merdeka.

Rakyat Pulau Padang menuntut blok Pulau Padang seluas 41.205 ha dikeluarkan dari areal konsesi Hutan Tanaman Industri PT Riau Andalan Pulp and Papers (RAPP).

Sementara itu, massa dari Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM), Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara melakukan aksi mogok makan dan jahit mulut di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara. Sampai hari ini sudah ada dua petani yaitu Norman Sidabutar (36) dan H Silitonga (32)
melakukan aksi jahit mulut. Sebelumnya mereka melakukan mogok makan yang sudah sudah dilakukan sejak 6 Juni lalu. Tercatat sudah tiga peserta mogok makan yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatan memburuk.

“Aksi jahit mulut sampai hari ini sudah dua orang. Setiap hari akan bertambah satu orang sampai tuntutan kami direspons DPRD dan pemerintah,” kata Thamrin Simatupang dari Medan, Sumatera utara mewakili 350 keluarga.

Aksi mogok makan dan jahit mulut tersebut merupakan bentuk protes warga di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Rakyat tani dari Kabupaten Padan Lawas melawan perampasan tanah mereka yang luasnya sekitar 1.500 hektare oleh dua perusahaan perkebunan, PT Sumatera Riang Lestari (SRL), dan PT Sumatera Silva Lestari (SSL).

Penyerobotan warga oleh kedua perusahaan itu juga diikuti dengan tindakan membakar rumah dan merusak tanaman perkebunan milik warga. Mereka menuntut DPRD Sumut menuntaskan masalah itu dan melepaskan seorang koleganya yang ditahan Polres Tapanuli Selatan

Selain itu, rakyat dari Desa Marendal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, menuntut tanah seluas 172 ha yang saat ini dirampas secara paksa oleh PT Mitra Karya Pembangunan Lestari dipakai untuk pembangunan perumahan elite.

“Kami akan terus memperjuangkan hak-hak kami karena hanya tanah ini yang menjadi milik kami. Kami tidak akan membiarkan tanah kami dirampas,” ujar Ibu Simamora dari Kelompok Tani 7179 Marendal mewakili 1.000 keluarga.

 

Di kabupaten yang sama, Kelompok tani dari desa Helvitia, Kecamatan Medan Deli, juga menuntut tanah seluas 74 Ha yang dirampas oleh PT ACR (Agung Cemara Reality) yang akan segera membangun perumahan elite.

 
(Sinar Harapan)
http://www.shnews.co/detile-3212-konflik-agraria-picu-krisis-sosial.html