Menhut Cabut Izin Prinsip 3 Juta Hektar

Kompas Cetak. 8 April 2011

KEHUTANAN

Menhut Cabut Izin Prinsip 3 Juta Hektar

Jakarta, Kompas - Pemerintah mencabut izin prinsip pencadangan area hutan seluas 3 juta hektar untuk 251 investor perkebunan kelapa sawit. Pemerintah akan mengalihkan lahan itu untuk investor yang serius.

Demikian disampaikan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (7/4). Pencabutan izin prinsip ini otomatis menggugurkan hak penguasaan kawasan hutan seluas 3 juta hektar.

”Kalau sudah diberi izin prinsip tetapi tidak juga dipakai, ya, kami cabut saja. Lebih baik lahan itu diberikan kepada investor lain yang mampu dan serius menanamkan modal,” ujar Zulkifli.

Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terbit, Menhut menerbitkan izin prinsip langsung kepada pemohon dan tidak mencantumkan tenggat penggunaan. Saat ini, Menhut menyetujui penerbitan izin prinsip pencadangan kawasan hutan kepada Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan yang kemudian menyurati perusahaan yang harus melaksanakan rencana investasi dalam lima tahun.

Pemerintah ingin mengoptimalkan penggunaan lahan-lahan yang sudah dicadangkan. Kemhut mengarahkan investasi perkebunan tebu di lahan yang sesuai untuk mendukung program swasembada gula.

Direktur Jenderal Planologi Bambang Soepijanto mengatakan, pemerintah akan memperlakukan investor lama dengan adil. Pengusaha yang mengklaim sudah bekerja akan diminta melaporkan kemajuan investasi mereka kepada Kemhut.

”Barangkali mereka sudah membuat tata batas dan sebagainya, kami tetap menghargai dan memberikan solusi. Pemerintah sekarang mendorong pemilik modal untuk berinvestasi dengan ruang yang ada sehingga kami tidak bisa membiarkan ada lahan yang ditelantarkan dalam waktu lama,” ujarnya. (ham)

sumber. http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/03133129/menhut.cabut.izin.prinsip.3.juta.hektar

36 LSM Nyaris Bentrok dengan Pengusaha Sawit

36 LSM Nyaris Bentrok dengan Pengusaha Sawit

Selasa, 29 Maret 2011 23:04 | Oleh Kartini Zalukhu | | |

LSM dari berbagai daerah lakukan aksi di depan Hotel Tiara Convention Center | Dokumentasi

Medan, suarausu-online.com – Tiga puluh enam lembaga swadaya masyarakat yang melakukan demonstrasi, nyaris bentrok dengan Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Aksi tersebut berlangsung di depan Hotel Tiara Convention Center dan dilanjutkan di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (29/3).

Ratusan massa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia tersebut menyatakan sikapnya yang menolak ekspansi perkebunan yang dilakukan pengusaha sawit. Mereka juga mengkritik penyelenggaraan Semarak Seratus Tahun Industri Kelapa Sawit di Indonesia yang diadakan GAPKI di Hotel Tiara Convention Center (28-30/3).

Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dan pengusaha sawit yang keluar dari hotel. Keadaan semakin memanas ketika massa membakar replika bola dunia dan berorasi di atas salah satu mobil yang diparkir. Namun petugas kepolisian langsung melerai kedua belah pihak.

Massa menyerukan bahwa UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan telah merugikan rakyat serta mendesak Bank Internasional, Bank nasional dan Bank Asing untuk menghentikan kredit kepada pengusaha yang ingin memperluas perkebunan sawit. “Sudah seratus tahun berlalu namun rakyat tetap menderita,” ujar Fuad, koordinator aksi.

George Junus Aditjondro, salah satu peserta demo yang juga penulis buku kontroversial, Membongkar Gurita Cikeas turut berorasi. “Pengusaha-pengusaha itu dilindungi pemerintah. Padahal sudah jelas-jelas ekspansi sawit hanya menguntungkan para pengusaha,” ucapnya.
http://suarausu-online.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=618:36-lsm-nyaris-bentrok-dengan-pengusaha-sawit&catid=35:berita-kota&Itemid=18

Batasi Korporasi, Mandirikan Petani Sawit

Rabu, 30 March 2011

Seabad perkebunan kelapa sawit di Indoesia, lebih produktif konflik ketimbang produksi.

Pemerintah seharusnya mulai mendesain masa depan petani kelapa sawit untuk mandiri. Yaitu, dengan melakukan transformasi struktur perkebunan yang dimulai dari evaluasi izin usaha perkebunan serta membatasi penguasaan Hak Guna Usaha hingga 90 tahun.

“Meski perkebunan sawit di Indonesia sudah seabad, kebijakan soal masa depan petani kelapa sawit makin mundur,” papar Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit, Mansuetus Darto saat peringatan seabad perkebunan sawit di Pekanbaru, Riau, seperti dikutip siaran pers Walhi, Rabu (30/3).

Seorang petani kelapa sawit di Riau, Yuslim, dalam siaran pers sama menguraikan kondisi yang dia alami. Dia menjelaskan, masih berlangsung konflik petani yang bermitra dengan pemilik lahan, PT TBS. “Juni tahun lalu, ibu Yusniar tewas tertembak polisi karena berjuang agar mendapat lahan yang seharusnya dia miliki,” tuturnya.

Yuslim menerangkan lahan kelapa sawit TBS dikelola dengan sistem plasma-inti. Dia mencatat, hingga kini, kebun yang tidak diberikan kepada petani sekira 1.700 hektare (ha) oleh TBS.

Yuslim memaparkan, masyarakat menduduki kebun inti. Namun, TBS belum merespon. Konflik disebabkan akibat TBS membangun kebun plasma setengah hati. Padahal, kredit sudah maksimal untuk membangun kebun plasma yang lebih baik.

Dia menyayangkan, dalam setiap konflik, TBS selalu melibatkan aparat Kepolisian. Tindakan aparat kepolisian dinilai berlebihan. “Apalagi kalau TBS bermasalah dengan petani,” tandasnya.

SPKS mencatat, contoh kasus lain seperti TBS dilakukan juga oleh PT MAI dan PT Torganda di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Kedua perusahaan itu mencaplok ladang-ladang masyarakat. Selanjutnya, mengusir paksa masyarakat dan membakar rumah-rumah penduduk pada tahun 2010.

Hariansyah Usman, Direktur Walhi Riau menguraikan, konflik paling tinggi di Riau terjadi di perkebunan. Tahun 2010, sekitar 24 persen dari total luasan kebun terjadi konflik.

Luasan konflik disebabkan masih berlakunya model paksa seperti zaman penjajahan dulu. SPKS mencatat, tahun 2010 sebanyak 129 petani kelapa sawit di kriminalisasi hingga dipenjara. “Cara penjajahan masih dipraktikkan pada masa saat ini,” tandas Hariansyah.

Menurut catatan SPKS, sebanyak 20.117 ha kebun rakyat di Riau belum diremajakan. Keadaan itu terjadi karena banyak penolakan petani kelapa sawit yang menentang pola manajemen satu atap dalam revitalisasi perkebunan. Pola manajemen satu atap di atur melalui, Permentan No.33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan dan Permenkeu No.117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan.

Pola manajemen satu atap adalah pengelolaan kebun plasma yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam hal menanam, memelihara hingga memanen dan mengambil hasilnya. Petani akan mendapatkan hasil bersih yang diberikan perusahaan.

Luas perkebunan kelapa sawit di Riau seluas 2,8 juta dan sekitar 50,51 persen dikelola oleh 356.000 Kepala Keluarga (KK). Sisanya dikuasai beberapa perusahaan perkebunan dan sekira 50 persen dari luas perkebunan swasta dikuasai oleh Malaysia.



Selain itu, menurut temuan Walhi, ekspansi kebun sawit di hutan gambut berkontribusi besar terhadap tingginya angka deforestasi serta peningkatan emisi karbon provinsi Riau. Setiap kejadian bencana asap selalu saja ditemukan titik api dalam areal konsesi perusahaan kebun. “Kala momentum satu abad ini, pemerintah Riau melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait ambisi menjadi produsen sawit terbesar,” tutur Hariansyah.

Walhi mencatat, kelapa sawit didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Beberapa bijinya ditanam di Kebun Raya Bogor, sementara sisa benihnya ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli, Sumatera Utara pada era 1870-an.

Pada saat yang bersamaan meningkatlah permintaan minyak nabati akibat Revolusi Industri pertengahan abad ke-19. Dari sini kemudian muncul ide membuat perkebunan kelapa sawit berdasarkan tumbuhan seleksi dari Bogor dan Deli, maka dikenallah jenis sawit "Deli Dura" (Wikipedia, 2008).

Pada tahun 1911, kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial. Hal itu dirintis di Hindia Belanda oleh Adrien Hallet, seorang Belgia. Jejak itu diikuti K Schadt. Perkebunan kelapa sawit pertama di Indonesia berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh.

Luas areal perkebunan mencapai 5.123 ha. Pusat pemuliaan dan penangkaran kemudian didirikan di Marihat (terkenal sebagai AVROS), Sumatera Utara dan di Rantau Panjang, Kuala Selangor, Malaya pada 1911-1912.

PEOPLE VS GAPKI ON A CENTURY OF PALM OIL PLANTATION

Medan, Indonesia, March 29, 2011

National conference of civil society groups on a century of palm oil
plantation as an alternative and against celebration on a century of
economic achievement of the palm oil industry by GAPKI (Business
Association of Palm Oil) located in Medan was quite tense.

The people conference organized by 35 civil society groups and 200
supporters from grass roots in Indonesia was officially opened by
National Commision of Human Rights, KOMNAS HAM chairman, Ifdal Kasim,
27 March 2011, while the conference of GAPKI was opened by vice
minister of Agriculture, Bayu Krisnamurti, March 29, 2011.

The people conference shouted to stop the government plan to open 20
million hectares of oil palm which were proposed by GAPKI. The reasons
as written in the people declaration, the 8 million hectares
plantation have been destroying forests, conflicts with thousands of
peasant groups, destroying rice field, and is regarded as the biggest
contributor to carbon emissions because of peat land clearing.

GAPKI claims that 4.7 million hectares of oil palm are belongs to
corporation, and the remain, 3.3 million hectares of oil palm
plantations belongs to the peasant or smallholders. But from the
people conference perspective, proven by research, the 3.3 million
hectares are not belongs to the people. In fact, the owners are an
individual's political elite, bureaucracy and military, with an area
land from 50 hectares to 300 hectares. Thus, the term of peasants or
smallholders is mislead. The declaration stated they may say as
non-corporation owners, or Corporate-satellite owners.
The oil palm farmers joined in SPKS (Farmers' Union of Palm Oil) have
less than 10 hectares of land, or at most 2 hectares. Indonesia
government's official statistic stated that farmers in Indonesia have
land below 0.5 hectares.

Various attempts were made by GAPKI to cover up civil society
aspirations. Persons suspected to have links with GAPKI repeatedly
took down the banners of the people. In addition, at the time of
people conference, the police tried to disperse people's conferences,
but ultimately failed because the committee was able to show the
legality of the conference. The conference performed exactly in the
same place, different conference rooms with GAPKI.

On the last day of the people conference, about 700 participants of
the people groups perfomed rally from Representative building, Tiara
Hotel, and Governor Buiilding. Conflict was inevitable when theatrical
actions shown by people in front of the GAPKI conference, Tiara
Convention Hall. At the same time, the GAPKI conference having speech
by deputy minister of agriculture, Bayu Krisnamurthi, distracted by
the demonstration.

Media coverage witnessed very little of the people conference,
especially the TVs, which at that moment are in the both conference
places. Some media gave fair and balance coverage are Medan Bisnis
Daily, Detik.Com, Primaironline, Kompas.com, and Waspada. Other media
seen did not give balanced coverage.

Saurlin siagian
Executive Committee of the Alternative conference.

Pembukaan Konferensi Seabad Sawit Didemo

MEDAN, KOMPAS.com - Ratusan orang yang tergabung dalam 35 lembaga non pemerintah, Selasa (29/3/2011) menggelar aksi unjuk rasa terhadap berlangsungnya pembukaan konferensi seabad sawit yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia di Hotel Tiara, Medan.

Mereka menyerukan penghentian ekspansi sawit dan pencabutan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Para demonstran juga mendesak dunia perbankan menghentikan kredit pada korporasi dalam rangka ekspansi sawit. Sejumlah orator mengatakan sawit bukan semata-mata soal uang, namun soal kelangsungan lingkungan.

Salah satu peserta demo, George Junus Aditjondro dalam orasinya mengatakan sawit terbukti mengancam keberlangsungan bumi karena emisi karbon yang ditimbulkannya.

Pembukaan lahan sawit telah merusak hutan dan membuat ancaman emisi karbon semakin nyata. Selain itu pembukaan lahan telah menimbulkan banyak konflik agraria.

Sejumlah aktivis kemudian membakar tiruan bola dunia yang mereka bawa. George mengatakan kalau di sini hanya tiruan bola dunia yang terbakar, tapi sawit membakar dunia.

Sempat terjadi saling dorong antara demontran dan petugas keamanan berpakaian seragam dan berbaju batik, diiringi teriakan peserta konferensi, akibat demonstran berorasi di atas salah satu mobil yang diparkir. Namun secara keseluruhan aksi berlangsung damai.

Para demonstran juga menampilkan aksi teatrikal konspirasi pejabat dengan pengusaha dalam membuka lahan sawit. Para demonstran menuntut Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti yang membuka acara untuk menemui mereka, namun hingga akhir demonstrasi, tak ada yang menemui para demonstran.

Dalam konferensi pers, Ketua Umum Gapki Joefly Bahroeny mengatakan demonstrasi yang terjadi hanyalah bagian dari kampanye hitam pada sawit dan bagian dari persaingan dagang. "Banyak orang perlu waktu untuk bisa memahami sawit," kata dia.

Joefly mengatakan Eropa sangat keras menenang kebijakan sawit di Indonesia dengan mengatakan sawit Indonesia tak ramah lingkungan, namun pada kenyataannya Eropa tetap menerima CPO dari Indon esia dan menjadi negara tujuan ekspor ke-dua terbesar setelah India. Joefly mengakui mungkin ada pelanggaran di puluhan ribu hektar, namun tidak bisa dipukul rata pada 7,9 juta hektar lahan sawit yang sudah dibuka.

Menurut Joefly Indonesia akan menjadi negara dengan produsen biofluel terbesar di dunia maka tekanannya banyak.

Direktur Eksekutif Gapki Fadil Hasan mengatakan George Aditjondro tak punya pengetahuan sedikitpun soal industri sawit sebab ia sosiolog. "Apa yang dia bilang justru sebaliknya. Sawit mengeluarkan oksigen dan mengurangi pemanasan global. Sebanyak 42 persen areal sawit punya petani kecil. Tolong ini dikatakan pada dirinya," kata Fadil.

Karena demonstrasi itu, Bayu Krisnamurti yang diagendakan menjadi narasumber dalam konferensi pers batal hadir karena telah meninggalkan ruang konferensi.



http://regional.kompas.com/read/2011/03/29/15231450/Pembukaan.Konferensi.Seabad.Sawit.Didemo

KONFERENSI RAKYAT VERSUS GAPKI

konferensi nasional alternatif yg digagasi kelompok rakyat sebagai
tandingan terhadap perayaan GAPKI ( Gabungan Pengusaha Sawit
Indonesia) bertempat di Medan berlangsung cukup menegangkan.

Konferensi rakyat dibuka secara resmi oleh ketua KOMNAS HAM, Ifdal
Kasim,27 Maret 2011, sementara konferensi GAPKI dibuka oleh ketua DPRDSU, Saleh
Bangun, 28 Maret 2011.

Kelompok rakyat menyuarakan untuk menghentikan rencana pemerintah
membuka 20 juta hektar lahan sawit yang diproposalkan oleh GAPKI.
Kelompok rakyat beralasan, lahan yang ada sekarang saja, 8 juta
hektar, telah menghancurkan kawasan hutan, konflik dengan ribuan
kelompok petani, menghancurkan pertanian padi, dan dianggap sebagai
penyumbang terbesar emisi karbon karena pembukaan lahan gambut.

GAPKI mengklaim, bahwa 4,7 juta hektar lahan sawit adalah milik
korporasi, dan terdapat 3,3 juta hektar sebagai lahan perkebunan sawit
milik rakyat atau petani sawit. tetapi dari penelitian kelompok
masyarakat sipil, 3,3 juta hektar yang disebut GAPKI sebagai lahan
rakyat adalah bohong. karena ternyata para pemilik lahan tersebut
adalah perseorangan elit politik, birokrasi, dan militer, dengan luas
lahan antara 50 hektar hingga 300 hektar. Penyebutan yang tepat adalah
kepemilikan korporasi 4,7 juta hektar, dan non korporasi-satelit
korporasi seluas 3,3 juta hektar.

Sementara petani sawit yang tergabung dalam SPKS (Serikat Petani
Kelapa Sawit), memiliki lahan kurang dari 10 HA, atau paling banyak 2
HA. Dari data resmi pemerintah, petani di indonesia memiliki lahan
rata rata dibawah 0,5 HA.

Berbagai upaya dilakukan GAPKI untuk menutup-nutupi aspirasi
masyarakat sipil indonesia. Pihak yang diduga berasal dari GAPKI telah
menurunkan berulangkali spanduk-spanduk rakyat. selain itu, pada saat
konferensi, polisi berusaha membubarkan konferensi rakyat, tetapi
akhirnya gagal karena panitia berhasil menunjukkan legalitas pertemuan
yang dilakukan persis di tempat yang sama, beda ruang konferensi
dengan GAPKI.

Pada hari terakhir konferensi, benturan tidak bisa dihindari ketika
kelompok rakyat melakukan aksi teatrikal, karena dianggap telah
mengganggu acara utama GAPKI, kata sambutan dari wakil menteri
pertanian, Bayu Krisnamurti.

liputan-liputan media dapat disaksikan sangat minim mengenai
konferensi rakyat, khususnya media Televisi, yang pada saat itu juga
berada di tempat kedua konferensi. beberapa media yang memberi
pemberitaan cukup berimbang adalah Harian Medan Bisnis, Detik.Com,
Primaironline, Waspada, dan Kompas. Media lain, sejauh pengamatan
kami, tidak memberikan pemberitaan yang berimbang.

Petani dan LSM Protes Fakta Kelapa Sawit

Terkini Selasa, 29 Mar 2011 23:10 WIB

MedanBisnis-Medan.Demo menentang fakta kelapa sawit oleh petani dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berakhir ricuh. Akibat aksi membakar miniatur bola dunia yang dekat dengan kendaraan peserta konferensi 100 tahun industri kelapa sawit di Indonesia, di depan Hotel Tiara Medan, Selasa (29/3), polisi sempat akan menangkap salah satu pendemo tersebut.
Aksi membakar dilakukan setelah terjadi adu mulut antara pendemo dengan pihak perusahaan perkebunan dan kepolisian. Selang beberapa menit, salah seorang pendemo langsung membakar miniatur bola dunia yang diletakkan di tengah-tengah antara mobil peserta konferensi.

Sempat ada pemukulan antara polisi dan pendemo namun akhirnya bisa dilerai dan demo kembali dilanjutkan dengan orasi dan teatrikal yang menggambarkan penindasan perusahaan perkebunan terhadap buruh sawit.“Sawit bukan sahabat rakyat. Sawit tidak memberikan keuntungan kepada rakyat!,” ujar salah satu pendemo.

Selain itu juga, pendemo meminta pemerintah mengembalikan tanah rakyat yang di rampas oleh korporasi perkebunan sawit. Selain itu, pemerintah harus menyediakan lahan untuk pertanian pangan dan lainnya.

Aksi demo diakhiri dengan teatrikal yang menggambarkan penindasan dialami pekerja dan buruh kelapa sawit sehari-hari. Ajakan untuk bertemu dengan Wamentan Bayu Krisnamurthi di tolak oleh pendemo karena menurut mereka tidak akan ada langkah konkrit yang diperoleh mereka.“Kami menolak bertemu dengan Wamentan karena tidak akan ada hasil menggembirakan,” ucap Ketua Serikat Petani Indonesia, Wagimin mengakhiri aksi demo.

Usai dari Tiara Convention Center, pendemo langsung menuju ke Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). Di sana pendemo tidak diterima oleh siapapun.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua Umum Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Pusat, Joefly J Bahroeny mengatakan, justru saat ini lahan sawit paling luas adalah milik rakyat. Dari 8 juta hektar luas areal kelapa sawit yang ada, 40% diantaranya milik rakyat.“Jadi kalau ditanya sawit ini tidak memberikan keuntungan justru salah karena sebagian besar itu milik rakyat,” ucapnya.

Sementara, Wakil Mentri Pertanian, Bayu Krisnamurhti menyatakan, tuntutan yang diminta kepada pendemo dalam aksi tersebut harus dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat. "Semua permasalahan bisa diselesaikan. Jadi pemerintah daerah harus mengambil kebijakan dalam menyelesaikan semua tuntutan tersebut," katanya.( yuni naibaho)

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/03/29/26363/petani_dan_lsm_protes_fakta_kelapa_sawit/