Masyarakat menolak eksekusi tanah oleh pihak PTPN 2.Ist
PTPN 2 Sewa 700 Preman Obrak-abrik Lahan Adat
Medan-ORBIT: PTPN 2 kembali berulah. Dengan menyewa preman diduga
dalam pengaruh alkohol, lahan pangan milik masyarakat adat Kampung Batu
Gajah Kabupaten Langkat, rata dengan tanah. Tindakan brutal itu dilapor
ke Poldasu.
Ketua Umum Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumut
Haroen Nuh kepada Harian Orbit, Selasa (4/10), mengungkapkan
kekhawatiran masyarakat adat tentang tindak pidana akhirnya terjadi.
Dikatakan, PTPN 2 diduga menyewa preman dalam pengaruh alkohol
mengobrak-abrik lahan pangan milik masyarakat adat. Akibatnya, lahan
karet, tanaman pangan dan pemukiman masyarakat adat hancur dan rata
dengan tanah.
Preman Mabuk
“Petugas penggusuran yang diduga dalam pengaruh alkohol
mengobrak-abrik lahan pangan itu. Petugas kepolisian hanya diam,” ungkap
Haroen.
Disinggung mengenai adanya perlawanan, Haroen menandaskan jumlah
masyarakat yang minim dan lokasi terpencil membuat masyarakat adat tak
berdaya membela hak-haknya. Apalagi, jumlah petugas yang menggusur
mencapai 700 orang lebih.
Menurut Haroen, tindakan brutal PTPN 2 itu dianggap telah
mengangkangi beberapa instansi. Di antaranya Plt Gubsu Gatot Pujo
Nugroho yang saat ini telah membentuk tim penyelesaian tanah.
“Pemprovsu telah membentuk tim peneyelesaian tanah. Tindakan brutal
PTPN 2 itu jelas telah mengangkangi kebijakan Gatot yang saat ini sedang
berupaya menyelesaikan masalah pertanahan tanpa ada konflik yang
berkepanjangan,” ujar Haroen.
Begitu juga dengan keputusan Mahkamah Agung (MA). Dimana dalam hal
lahan pangan itu, PTPN 2 pernah digugat masyarakat adat (BPRPI) ke MA.
Dalam gugatan itu, MA memenangkan masyarakat.
Tuntut Penegak Hukum
“Dengan penggusuran itu, PTPN 2 juga telah mengangkangi putusan MA
dan melanggar hukum. Kita mengecam tindakan itu,” tegas Haroen.
Untuk itu, BPRPI tengah dalam rumusan untuk segera melaporkan tindak
kriminal itu ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu). BPRPI Sumut
juga tengah merancang strategi untuk melakukan aksi massa menuntut
penegakan hukum.
BPRPI juga meminta kepada pemerintah pusat untuk tegas membubarkan
PTPN 2. “PTPN2 tidak pernah menguntungkan negara, karyawan dan para
pekerjanya. PTPN 2 hanya lumbung duit bagi petinggi PTPN 2 beserta
kroni-kroni yang diduga sebagai mafia tanah,” tukasnya. Om-12.
http://harianorbit.com/?p=8287
